Menata Langkah di Era Digital, Bawaslu Minahasa Tenggara Menguatkan Integritas dan Adaptasi Melalui Implementasi Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 17 Tahun 2026

BawasluMitra-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti rapat penjelasan implementasi Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 17 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Zoom Meeting, Jumat (12/06/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekretariat, Koordinator Sekretariat, serta jajaran staf sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Di tengah arus perubahan zaman yang bergerak semakin cepat, setiap lembaga dituntut untuk tidak sekadar bertahan, tetapi mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Seperti pohon yang kokoh menghadapi terpaan angin, sebuah organisasi harus memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai integritas, namun tetap lentur mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Rapat diawali dengan pembahasan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kesekretariatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam pembahasan tersebut, satuan kerja yang belum melakukan pengisian tautan pembagian penanggung jawab tugas pada masing-masing subbagian diminta untuk segera menindaklanjuti sesuai arahan yang diberikan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola organisasi yang lebih tertata, karena kejelasan peran dan tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan kelembagaan yang efektif dan akuntabel.

Memasuki agenda utama, rapat difokuskan pada penyamaan persepsi terkait implementasi Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Aldrin A. Christian, S.STP., menyampaikan arahan dan penjelasan mengenai substansi surat edaran tersebut.

Dalam pemaparannya, Aldrin menjelaskan bahwa surat edaran tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital. Transformasi ini bukan sekadar perubahan metode kerja, melainkan sebuah ikhtiar untuk menjawab tantangan zaman. Sebab pada hakikatnya, kemajuan teknologi bukanlah pengganti dedikasi manusia, melainkan alat untuk memperkuat pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Surat edaran tersebut mengatur pelaksanaan tugas kedinasan melalui kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH), sekaligus mendorong berbagai langkah efisiensi seperti optimalisasi rapat dan koordinasi secara daring, pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pekerjaan, penggunaan energi secara bijak, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pencapaian target kinerja organisasi.

Lebih jauh, kebijakan ini mengandung pesan bahwa perubahan tidak boleh dimaknai sebagai berkurangnya tanggung jawab. Sebaliknya, fleksibilitas yang diberikan harus diimbangi dengan meningkatnya kesadaran akan disiplin, produktivitas, dan akuntabilitas. Karena sesungguhnya ukuran pengabdian tidak ditentukan oleh di mana seseorang bekerja, melainkan oleh seberapa besar komitmen yang diberikan untuk mencapai tujuan organisasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan tata kelola pemerintahan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kelembagaan. Dengan semangat kolaborasi, integritas, dan profesionalitas, seluruh jajaran diharapkan mampu menjadikan transformasi digital sebagai sarana untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kinerja organisasi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.

Sebab pada akhirnya, kemajuan sebuah institusi bukan hanya diukur dari teknologi yang digunakan, tetapi dari kemampuan sumber daya manusianya dalam menjaga amanah, meneguhkan integritas, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung.