Pentingnya meningkatkan proses demokrasi dan pengawasan pemilihan di Indonesia

Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Melaksanakan kegiatan “ Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2025 ; Bawaslu Kuat, Pemilu Berintegritas, Membangun Kepercayaan Publik“, D. Jtos Ratahan (17/10/2025) 

Pada Kesempatan ini Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ardiles M.R. Mewoh mebuka kegiatan ini, pada sambutnya “Bawaslu mengharapkan adanya masukan dari berbagai pihak terkait tugas fungsi Bawaslu ini khususnya di mitra selama pemilu dan pilkada, dan yang paling berhak untuk memberikan penilaian adalah masyarakat sendiri. Karena yang merasakan sendiri tentu adalah Bapak ibu atau masyarakat ”. 

Ardiles Juga meminta saran kiranya apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu diperkuat untuk Bawaslu. Saya juga secara sadar mengatakan bahwa kinerja Penyelengara khususnya pengawas pemilihan ini pasti ada kekurangan. Nah yang mana kekurangan itu kiranya bisa diberikan masukan. Bapak Ibu sekalian, itu maksud dari pada pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan ini. Jadi ketika DPR dan Pemerintah mengusulkan undang nanti, saya berharap tentu, dan kita semua berharap apa yang menjadi kelemahan-kelemahan pada regulasi maupun pelaksanaan teknis Pemilu dan Pemilihan lalu akan di koreksi dan diatur diakomodir semua masukan dari masyarakat secara umum. 

Yang Menjadi narasumber kali ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yohane Aria Bima Trihastoto “Aria membahas pentingnya pengawasan pemilu responsif dan partisipatif, menekankan perlunya Bawaslu untuk meningkatkan kapasitasnya untuk menangani keluhan dari semua saluran, termasuk media sosial. Dia menyoroti pentingnya menjaga integritas dan kapasitas untuk memastikan partisipasi masyarakat dan kepercayaan dalam proses pemilihan. 

Aria juga menyerukan lembaga Bawaslu yang lebih kuat untuk menjaga demokrasi, mendesak kolaborasi dengan KPU dan masyarakat untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat dan lebih matang di Indonesia. Selain itu Pertemuan ini berfokus Pertemuan ini berfokus pada revisi Undang-Undang Pemilihan Umum dan perlunya pemantauan pemilu yang lebih baik di Indonesia. Arya Bima, Wakil Ketua Komisi Dua, membahas pentingnya menjaga integritas pemilu dan tantangan yang ditimbulkan oleh platform digital dalam kampanye pemilu. Dia menekankan perlunya aturan yang jelas tentang pengawasan digital dan menyoroti dampak media sosial pada opini publik dan hasil pemilihan. Diskusi juga menyentuh tentang pemisahan pemilihan nasional dan lokal, serta masalah politik uang dalam pemilihan. Peserta didorong untuk memberikan masukan pada penguatan lembaga pemilihan dan memastikan kelahiran pemimpin yang jujur melalui proses pemilihan yang lebih baik. 

Hadir Juga pada kegiatan ini Ketua dan Anggota Bawaslu Minahasa Tenggara Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten J. Jobie Longkutoy, Mario G Lontaan, Dolli S. Van Gobel, SS. Dan Juga Koordinator Sekretaria Bawaslu Mitra Hence E. Tumiwan, ST,. MAP.