Perkuat Pengawasan Berbasis Data, Bawaslu Mitra Ikuti Peningkatan Kompetensi IKP

BAWASLUMITRA - Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI di Aone Hotel Jakarta, Selasa (27/10/2026). Bawaslu Mitra mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan dihadiri Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas (P2H), Wilsen Tuuk.

Kegiatan ini merupakan upaya Bawaslu RI untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola data IKP dalam mendukung proses pemetaan kerawanan Pemilu. Penguatan kompetensi diperlukan agar pengelola data mampu memahami metode pengumpulan informasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan Pemilu.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dan diikuti oleh pengelola data IKP dari Bawaslu provinsi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan kegiatan secara luring dan daring memberikan kesempatan kepada jajaran pengawas Pemilu di berbagai daerah untuk mengikuti proses peningkatan kapasitas tersebut.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan penguatan pemahaman mengenai peran pengelola data dalam menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan pemetaan kerawanan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Bagi Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, peningkatan kompetensi pengelola data IKP menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kesiapan dalam mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu. Pemanfaatan data yang tepat diharapkan dapat membantu pengawas dalam mengenali potensi permasalahan sejak dini serta menentukan langkah pencegahan yang sesuai.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara mendukung upaya penguatan pengelolaan data IKP 2029 sebagai instrumen dalam perencanaan pencegahan dan pengawasan Pemilu. Dengan dukungan data yang akurat dan terukur, pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan potensi kerawanan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.